Jogjakarta Dalam Cengkeraman Kemacetan (Part 2)

PELEBARAN JALAN? SOLUSI JANGKA MENENGAH

Solusi jangka menengah ini tidak dapat bertahan dan berkelanjutan untuk jangka panjang, tapi juga tidak pendek-pendek amat. Bisa dibilang sebagai solusi sementara, tapi tidak sementara-sementara amat. Solusi jangka menengah ini biasanya dilakukan sembari merumuskan solusi jangka panjang jadi dan dilaksanakan.

Dan solusi jangka menengah yang ditawarkan adalah.....jeng jeng.....memperlebar ruas jalan. Nah, kalau tidak salah dengar, ada yang namanya rasio jumlah kendaraan dan luas jalan yang ada. Rasio ini memperbandingkan ada atau tidaknya kesesuaian antara jumlah kendaraan dan luas jalan. Kalau rasio lebih tinggi jumlah kendaraan, sudah pasti akan timbul macet. Kalau rasio luas jalan terlalu besar, ya sudah tentu kembali ke Yogyakarta 1997: SEPIIIIIIIII.

Tapi, yang perlu diingat, solusi ini sangat mahal dan sudah tentu tidak bertahan lama. Tahu sendiri, harga tanah di tepi jalan protokol meningkat sangat tajam (gaji UMR 1 bulan Jogja saja sudah tidak bisa digunakan untuk beli tanah 1 meter di tepi jalan. Paling tidak 3-4 kali UMR baru dapat tanah 1 meter di tepi jalan yang agak besar. Miris? Ngenes!). Artinya pemerintah perlu membeli tanah-tanah itu untuk perluasan badan jalan, dan sudah pasti keluar duit yang tidak sedikit. Sudah begitu kadang ada warga yang sok-sokan gak butuh duit, tapi kalau tanahnya dibeli harga wajar tetap tidak melepaskan dengan alasan ini itu dan ita itu (contoh? Tuh di Fly Over Jombor banyak! Tapi sekarang udah nggak setelah 1 tahun pembangunan berlalu). Otomatis pemerintah perlu keluar biaya yang sangat mahal buat beli tanah saja. Belum pengerasan, aspal, trotoar, restorasi, tamanisasi, sarana penyeberangan jalan, dll dll.

Hasilnya akan langsung terlihat dalam beberapa saat setelah pembangunan selesai: jalanan lebih longgar (walaupun saat proses pembangunannya pasti macet :D). Bertahan berapa lama? Akan bertahan cukup lama, atau bahkan selama-lamanya. Terutama jika tinggat kematian dan kesakitan penduduk Jogja lebih tinggi daripada tingkat kelahiran. Atau jika orang daerah lain sudah muak dan tidak tertarik kepada Jogja lagi sehingga mereka enggan untuk tinggal atau menetap di Jogja. Dan sayangnya, 2 kondisi tersebut sangat mustahil. Kita hidup di tengah manusia yang dipenuhi nafsu. Bisa punya anak berapapun kita mau. Kita juga hidup di era kesehatan yang canggih. Jogja juga ada lebih dari 200 perguruan tinggi yang siap menampung hingga 3000 mahasiswa baru per tahunnya. Jadi, kondisi tersebut sangat tidak mungkin. Karena kondisi tidak mungkin, paling banter solusi pelebaran jalan ini hanya akan bertahan 5 tahun saja.

Tidak percaya? Dalam hal ini, saya memberikan contoh Surabaya, kota yang saya tinggali selama 6 tahun, selama Ibunda kita Tri Rismaharini memimpin Surabaya juga. Jika Anda mengenal Jl Ahmad Yani Surabaya, yang membentang dari Waru sampai dengan Wonokromo, Surabaya. Dulu hanya ada 6 lajur, 3 lajur ke utara dan 3 lajur ke selatan. Saat ini dibangun Frontage Road (sejenis jalur tambahan) di kanan kiri jalur utama. Frontage Road ini terdiri dari 2-3 lajur. Saat ini sudah mulai terurai kemacetannya, namun, kita lihat 3-5 tahun lagi. Apalagi Surabaya adalah kota bisnis, sementara kebanyakan pekerjanya dari kabupaten-kabupaten di sekitarnya seperti Sidoarjo, Gresik, bahkan Mojokerto dan Bangkalan, Madura.

Contoh lain yang lebih jelas? Jl Dharmahusada. Dahulu, tahun 2010, Jl Dharmahusada ini sedang dalam proses pelebaran jalan. Kalau tidak salah ada sungai yang ditutup dan dibuat taman. 2010, Jl Dharmahusada ini hanya terdiri dari 2 lajur. Dan tahun 2010 akhir jadi 4 lajur. Hasilnya? Lancar jaya, tanpa macet. Kemudian, tahun 2013, Jl Dharmahusada kembali macet lagi karena jumlah kendaraan makin banyak. Dan tahun 2014-2016 beberapa kali terjadi kemacetan yang parah (sekitar 1 km) di Jl Dharmahusada.

Kurang? Lagi-lagi di Surabaya nih. Daerah Pasar Manyar Sabrangan, dahulu hanya 1 lajur yang dipaksakan menjadi 2 lajur saja karena ada selokan disitu. Daerah tersebut sering macet total karena ada pasarnya juga. Kemudian entah pada tahun berapa, selokan ditutup dan jalur dibuat menjadi 4 lajur. Kemudian lancar. Dan tahun 2011, daerah tersebut kembali sering dilanda macet panjang lagi, padahal bukan jam sibuk, bukan jam pasar buka, bukan juga lampu lalu lintas trouble (surabaya jarang lampu lalu lintasnya trouble).

Bisa dilihat, pelebaran jalan hanya akan bertahan sekitar3-5 tahun saja. Sehingga solusi jangka menengah ini cukup untuk dijadikan sela untuk menerapkan solusi jangka panjang (tapi sepertinya uang hanya akan habis untuk menerapkan solusi jangka menengah ini :D). Namun, yang perlu diingat adalah jika pelebaran jalan ini tanpa diikuti dengan rekayasa lalu lintas yang mumpuni, maka akan sama saja. Percuma jalan-jalan di persimpangan dilebarkan tapi rekayasa lalu lintas tidak berjalan karena alasan masyarakat banyak yang bingung sehingga tidak jadi diterapkan. Ini alasan yang konyol. Kenapa? Bukankah ada kepolisian yang siap menerapkan peraturan secara tegas? Di Surabaya pernah ada program "sepeda motor di lajur kiri", dan setiap motor yang tidak berjalan di lajur kiri di beberapa titik yang sudah ditetapkan, akan langsung kena tilang.  Demikian juga rekayasa lalu lintas yang dahsyat di daerah Praban, Surabaya dimana jalannya dibuat contra flow seperti seolah sedang mengemudi di Inggris.

Jogja segeralah berbenah supaya tidak kalah!