Indonesia: Sudah Seharusnya Agama dan Politik Dipisahkan

Beberapa saat ini, atau bahkan sudah sejak berpuluh tahun lalu pasca Indonesia merdeka, sudah banyak yang mencampuradukkan agama masing-masing ke dalam ranah politik. Sehingga mulailah tercipta suatu garis-garis yang mulai nampak kelihatan: membawa Indonesia menjadi negara dengan kiblat/dasar agama tertentu. Ini berbahaya, karena Indonesia berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika: Berbeda tapi tetap satu, Bangsa Indonesia. Awal mulanya sederhana, ketidakmampuan memisahkan agama dan politik. Ketidakmampuan menentukan saat yang tepat kapan harus berbicara dalil agama dan kapan harus berbicara mengenai politik. Sejatinya, agama dan politik harus dipisahkan karena merupakan dua dimensi yang berbeda, terutama bagi Indonesia. Lain ceritanya dengan negara-negara lain yang memang sejak awal mendeklarasikan diri sebagai negara dengan dasar dalil agama tertentu. Dalam berbicara politik, tidak bisa membawa agama. Demikian juga, ketika berbicara agama, tidak etis pula bawa-bawa politik. Meskipun pada awalnya, agama membawa dua dimensi: dimensi vertikal yang menjalin hubungan antara manusia dan Sang Pencipta (Tuhan) dan dimensi horizontal yang mencakup hubungan antar manusia.

Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa agama dan politik di Indonesia, apapun agamanya, adalah dua dimensi yang berbeda. Ketika berbicara politik, maka kita mengacu pada dasar-dasar yang mengatur negara ini. Ada cukup banyak Undang-Undang di Indonesia. Tapi, kali ini saya mengacu pada dasar tertinggi setiap Indonesia: Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua hal tersebut adalah dasar tertinggi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Agama, menjadi sebuah komoditas pembuat konflik paling menggiurkan di Indonesia. Terutama dalam hal politik, kadang membawa-bawa agama menjadi satu-satunya solusi yang paling menyenangkan agar debat semakin tidak berujung, semakin panas, tapi tidak solutif. Agama sendiri, agama apapun itu, mempunyai dasar tertinggi tersendiri, yaitu Kitab Suci. Setiap apapun yang dilakukan, dalam sebuah agama, diakui atau tidak, sumbernya pasti dari Kitab Suci yang kemudian sering disebut sebagai 'Suara Tuhan'.

Perbedaan dasar tertinggi inilah yang membuat agama dan politik tidak bisa dipersatukan di Indonesia (dan di negara lain yang sama dengan Indonesia, tidak menganut negara agama tertentu). Dasar tertinggi NKRI adalah UUD 1945 dan Pancasila sementara dasar agama adalah Kitab Suci. Padahal, dalam proses pembuatannya, dasar tertinggi NKRI tidak dibuat berdasarkan kitab suci agama tertentu, melainkan dasar pemikiran bersama pendahulu-pendahulu kita yang menginginkan agar Indonesia bisa bersatu. Belum lagi Undang-Undang yang dibuat memang tidak didasarkan pada satu kitab suci agama tertentu saja, melainkan universal. 

Perbedaan dasar inilah yang membuat kita harus mampu memisahkan antara agama dan politik, tidak bisa dicampur adukkan. Seperti yang telah diketahui, berdebat mengenai politik dan memasukkan faktor agama ke dalamnya, akan menjadi debat yang berkepanjangan. Ya karena ini, dasar yang berbeda. Meskipun sama-sama dicantumkan di kitab suci masing-masing tentang hal-hal tertentu, namun dalam politik keputusan tertinggi tetap ada Undang-Undang, bukan pada kitab suci agama tertentu. Begitu juga ketika berbicara masalah keagamaan, keputusan tertinggi tentu diambil dari kitab suci dan mungkin peraturan agama itu sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan Undang-Undang.

Jadilah insan yang cerdas dengan tidak membawa-bawa agama dalam berpolitik dan tidak membawa-bawa politik dalam beragama. Agama cukup disimpan dalam hati saja dan dilaksanakan sepenuh hati, akal, dan budi. Agar menang dalam pembicaraan, tidak perlu kok menguasai semua agama setiap lawan berbicara. Cukup menguasai isu, keadaan, dan solusi akan menjadikan diri Anda 'lebih menang' dalam pembicaraan. Nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake