Keluarga, Tembok Pertahanan Pertama Tertib Lalu Lintas

"Pak lampu bangjo nya masih kuning. Ayo diterobos aja, waktunya mepet, ntar aku telat sekolah!"

"Nggak usah, biar yang lain aja yang terobos. Belajar tertib lalu lintas ya!"

Percakapan itu terjadi 12 tahun yang lalu, percakapan antara bapak dan anak yang berboncengan naik sepeda motor menuju ke sekolah. Jarak rumah ke sekolah saya sekitar 10 km. Hampir setiap hari, saya selalu berangkat dengan jam yang mepet dengan berbagai alasan: bangun kesiangan, lelet, sarapan nggak enak, sampai malas sekolah. Tetapi, seperti biasa, bapak saya lebih memilih jalan agak ngebut daripada menerobos lampu merah. Jangankan menerobos lampu merah, melanggar marka jalan atau berhenti di atas zebra cross saja tidak pernah ketika membonceng saya.

Sangat miris ketika melihat anak-anak yang diboncengkan orang tuanya dengan santainya melenggang bebas ngeblong bangjoo, tidak berhenti saat lampu menyala merah. Miris juga ketika anak-anak diboncengkan dengan motor tanpa menggunakan helm. Bayangkan, seorang orang tua yang seharusnya mengajarkan sesuatu hal yang benar, justru mengajarkan suatu hal yang salah dan berakibat fatal: pelanggaran lalu lintas.

Keluarga, sebagai basis utama dari segala macam pendidikan. SD, SMP, dan SMA hanya sebagai suplemen agar anak-anak mampu mendalami secara lebih mendalam mengenai menghitung, bahasa, pengetahuan umum, sosial, dan alam. Sementara, keluarga sebagai basis utama dalam membangun karakter, mengenal diri, dan membangun relasi interpersonal. Maka, keluarga (seharusnya) mengajarkan suatu hal yang baik kepada penerusnya.

Memboncengkan anak, sudah tidak pakai helm, kalau ada lampu merah diterobos saja, berhenti di atas atau di depan zebra cross, sampai jalan pelan-pelan di tengah. Tentu kita sepakat, semua sikap tersebut adalah sikap yang menyebalkan dan menjijikkan sepanjang sejarah berlalu lintas. Lebih menjijikkan lagi, bahwa tindakan tersebut dilakukan ketika memboncengkan anak -yang berarti sang anak pasti akan melihat hal tersebut sebagai suatu hal yang 'benar' karena dilakukan orang tuanya (ingat, anak ada fase 'meniru' pada fase pertumbuhkembangannya) dan tentunya karena dianggap suatu hal yang 'benar' maka sang anak akan menirukan hal tersebut ketika kelak ia sudah bisa membawa kendaraan. Dan ironisnya, hal tersebut dilakukan secara sadar oleh orang tua, padahal mereka juga tahu bahwa sang anak kelak akan menirukan perbuatannya melanggar lalu lintas.

Maka, jika memang teori tentang 'meniru' pada fase pertumbuhkembangan benar, tidak heran ketika saat ini banyak pengguna sepeda motor yang: menerobos lampu merah, berhenti di atas atau di depan zebra cross, berjalan melawan arus (mlipir), berjalan melawan arah di jalan satu arah, memutar di tempat yang ada tanda dilarang memutar, dan lain sebagainya. Semuanya itu sebagai implementasi dari contoh-contoh yang diberikan orang tuanya ketika mereka anak-anak, kemudian berkembang menjadi remaja (mungkin gondhes), sampai terbawa hingga dewasa dan diturunkan lagi kepada anak-anaknya. Demikian lingkaran setan akan terus berputar. 

Mungkin orang tua akan berkata, "Ah, nggak papa, orang nggak ada polisi. Nggak ada yang lihat."

Hey, Anda dilihat oleh anak Anda dan bukan tidak mungkin akan ditirukan anak Anda.

"Ah, toh akibatnya nggak fatal. Cuma puter balik di tempat yang nggak boleh gini kok!"

Mungkin, bagi Anda saat itu tidak fatal. Tapi, ketika tindakan tersebut ditirukan oleh anak Anda kelak, maka yang akan mengalami kejadian fatal bisa jadi anak Anda. Bayangkan, ketika anak Anda baru anget-angetnya naik motor, sekitaran usia SMA, kemudian putar balik di tempat yang seharusnya tidak boleh, dan kebetulan putaran tersebut ada setelah tikungan, kemudian ketika mencoba memutar anak Anda ditabrak mobil yang melaju kencang dari arah tikungan. Siapa yang akan menangis? Tentu Anda dan si pemilik mobil yang harus menukar nyawa anak Anda karena kebodohan Anda sebagai orang tua.

"Nggak papa berhenti di atas zebra cross atau tetep terus aja waktu lampu merah tanda orang menyeberang tetap menyala/ada orang menyeberang di zebra cross."

Percuma teriak-teriak tentang HAM ketika ada hukuman mati, ketika gaji tidak sesuai ekspektasi, bahkan ketika disuruh lembur sama bos, tetapi kenyataannya, bahkan, hak orang lain untuk menyeberang jalan saja dilanggar. Berhenti di atas zebra cross sama saja mengurangi space bagi pejalan kaki. Demikian juga ketika macet kemudian menjadikan trotoar sebagai jalan baru, itu tindakan paling tolol se jagad raya.

Jika demikian kondisinya, maka kesimpulan Polri untuk membuat pendidikan lalu lintas sedini mungkin di TK dan SD adalah tindakan yang hanya membuang uang dan tenaga. Sehari adalah 24 jam. Anak TK-SD bersekolah selama 4 jam dan tidur selama 8 jam. Artinya ada waktu 12 jam bersama orang tua, dimana dalam waktu tersebut sangat memungkinkan sang anak 'diajari' pelanggaran demi pelanggaran oleh orangtuanya ketika melakukan mobilitas. Sehingga, waktu 4 jam di sekolah yang full dipergunakan untuk penyuluhan ketertiban lalu lintas akan kalah dengan waktu 12 jam yang bisa saja dipergunakan muter-muter orang tua bersama anaknya. Menjadi naif ketika di sekolah si anak diajari untuk tertib, tapi di jalan dan di rumah si anak diajari untuk 'tidak apa-apa melanggar toh yang penting selamat'. Dalam hal ini, penyuluhan kepada orang tua supaya tertib berlalu lintas, terutama ketika sedang membawa anaknya (syukur jika tertib dalam segala waktu) perlu digalakkan. Pemahaman tertib berlalu lintas dalam lingkup keluarga juga perlu digalakkan: orang tua perlu menyadari bahwa suatu saat tindakan melanggarnya akan diikuti oleh anaknya bukan tanpa resiko, dan orang tua lengkap dengan anaknya perlu ditentir dan diberikan pemahaman mengenai ketaatan berlalu lintas. Mengandalkan polisi untuk menegakkan aturan lalu lintas, untuk saat ini, belum bisa. Berapa banyak perempatan dan pertigaan di Indonesia, berapa banyak pula harus mengerahkan tenaga polisi untuk menjaga persimpangan agar masyarakatnya mau tertib. Kesadaran diri sendiri terhadap pentingnya berlalu lintas lah yang perlu dipupuk sejak dini.

Pemikiran instan rata-rata mendominasi pelanggar lalu lintas: 'terobos lampu merah ah, biar cepat sampai', 'puter balik disini aja ah, kalau taat jauh soalnya, eman bensinnya', 'jalan macet, lewat trotoar aja, biar cepat sampai', dll, dll. Sampai terlambat, bensin boros, kepanasan, jalan pelan-pelan, harus jalan ngebut, adalah segala jenis resiko yang mau tidak mau dihadapi ketika berkendara. Dan untuk itulah otak, akal, dan budi manusia diciptakan. Tentu, jika kita manusia, dapat menggunakan otak, akal, dan budi tersebut untuk meminimalisir atau meniadakan resiko, misalnya dengan berangkat lebih awal, berkendara dengan gas yang stabil supaya bensin hemat, pakai jaket yang punya cukup ventilasi, settingan motor standar supaya bensin hemat, dll, dll. Bukan malah menghilangkan resiko dengan memunculkan resiko baru yang berbahaya: berangkat mepet, nanti jalan kebut-kebutan, zig-zag, segala lini jalan dipakai, jalan di trotoar oke. Resikonya, jika jalan kebut-kebutan, nggak bisa mengerem mendadak, nabrak. Jika zig-zag, hitungannya gak bener, ban selip, jatuh, ditabrak kendaraan lain. Jalan di trotoar, ternyata trotoarnya licin, akhirnya jatuh. Menghilangkan resiko wajar dari sebuah tindakan dan menggantikannya dengan resiko yang tidak wajar dan lebih berbahaya. Jadi, berpikir dan bertindaklah cerdas.

Orang yang taat pada peraturan pasti dilahirkan dan dididik pula oleh keluarga yang taat pada peraturan. Melanggar peraturan tidak berdosa karena peraturan adalah buatan manusia, bukan? Tetapi melanggar peraturan, berarti Anda telah merenggut kebebasan orang lain yang sudah taat pada peraturan. Mau hak Anda terebut karena keseenakwudelan orang lain? Tentu tidak mau kan?

Tertiblah berlalu lintas. Seminimalnya, taatilah rambu-rambu lalu lintas. Untuk lalu lintas Indonesia yang lebih baik. Nggak mau macet dan stress, naik angkutan umum dong...

*Sebuah introspeksi 7 tahun berkendara, semoga ke depan bisa jadi makin taat aturan lalu lintas

Senioritas: Perlukah?

Sekian lama tidak menulis, saya akan menjabarkan apakah senioritas dan kepentingannya dalam dunia nyata.

Sebelumnya, dimulai dengan definisi senioritas. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online menyatakan bahwa senioritas memiliki arti 1) perihal senior, 2) keadaan lebih tinggi dalam pangkat, pengalaman, dan usia 3) prioritas status atau tingkatan yang diperoleh dari umur atau lamanya bekerja. Senior, masih menurut KBBI versi online, diartikan sebagai 1) lebih tinggi dalam pangkat dan jabatan kedinasan 2) lebih matang dalam pengalaman dan kemampuan 3) berada dalam tingkat sarjana bagi mahasiswa dan tingkat terakhir bagi pelajar SMU dan SLTP 4) lebih tua dalam usia bagi dua orang (ayah dan anak) yang sama namanya (famili).

Dalam tulisan ini, untuk lebih jelas dalam kesimpulan, akan saya sampaikan 3 buah kasus singkat.

Kasus 1: Kakak Damping dalam Perkuliahan

Suatu ketika di sebuah jurusan di sebuah universitas ternama, terdapat sebuah angkatan yang baru saja masuk. Untuk mempermudah di awal, termasuk sebagai booster dalam orientasi, dan mempermudah di akhir, terutama untuk perkuliahan nantinya, angkatan tersebut dibagi menjadi 10 kelompok kecil yang masing-masing kelompoknya berisi 5-6 mahasiswa baru. Masing-masing kelompok kecil tersebut dibimbing oleh 2-3 orang mahasiswa lama, yaitu mahasiswa yang berada 1 tingkat diatas mahasiswa baru tersebut. Dalam perjalanannya, kelompok kecil tersebut tidak sekedar menjadi lokasi modus bagi mahasiswa lama, tetapi menjadi sarana saling berbagi pengalaman kuliah di jurusan, hingga saling bertukar materi kuliah. 

Kasus 2: Komandan dan Prajuritnya

Suatu ketika, sebuah korps dalam sebuah angkatan bersenjata tengah bersiap untuk melakukan pencegatan terhadap kapal asing yang diduga menyelundupkan bahan-bahan terlarang dari luar negeri, dan secara kebetulan pula, komandan dalam korps tersebut adalah orang baru yang konon kabarnya kurang disukai oleh anggotanya karena gaya bicaranya yang keras, termasuk anggota korps yang baru dipimpinnya ini. Persiapan sudah matang, perencanaan telah dilakukan, dan korps segera berangkat menuju ke lokasi pencegatan. Saat proses pencegatan, karena memang sejak awal beberapa anggota korps tidak suka dengan komandannya, perintah komandan ada yang tidak ditaati. Pencegatan kacau balau karena ada anggota korps yang menaati perintah, ada pula yang tidak taat. Sehingga pencegatan batal dan pasukan ditarik mundur. 

Kasus 3: Perpeloncoan Mahasiswa Baru

"Ayo dek ngaku! Ngaku kalau ini semua salah kalian! Kalian bodoh dek!", teriak salah satu panitia kedisiplinan ospek di sebuah universitas. Tak berhenti disitu, karena mentang-mentang sudah menjadi panitia ospek, panitia tersebut berlagak sok-sokan ke adik kelas, terutama mahasiswa baru. Bahkan, kadang tak segan panitia tersebut mengusir mahasiswa baru yang sedang makan siang di kantin dan memakai tempatnya. Seiring berjalannya waktu, ternyata akhirnya panitia tersebut diselip oleh adik kelasnya tersebut. Adik kelas tersebut sudah lulus duluan, sementara si panitia masih belum lulus karena tidak lulus dalam beberapa mata kuliah.

Ketiga kasus di atas bukan merupakan kasus yang nyata terjadi, hanya merupakan analogi saja untuk semakin memuluskan pentingnya senioritas.

Pertanyaan selanjutnya setelah kita simak definisi dan cerita di atas: perlukah adanya senioritas? Perlukah senioritas itu? 

Melihat dari prinsip awal senioritas dilihat dari definisi, maka saya menegaskan bahwa senioritas itu adalah suatu hal yang perlu dan wajib dilakukan dimanapun itu berada. Sesuai dengan prinsip dasar dari senioritas adalah senioritas yang baik, dalam arti senior yang benar-benar membimbing juniornya (karena ada senior, pasti ada junior) ke dalam kebaikan-kebaikan dan kesesuaian-kesesuaian, terutama dalam lembaga yang dihuninya saat itu. Dalam kasus 2, coba bayangkan seandainya senioritas tidak diterapkan dalam lembaga militer, dalam artian petinggi tidak mutlak harus diakui dan dilaksanakan perintahnya oleh pimpinan, tentu ini akan sangat berbahaya dan masing-masing prajurit akan mengambil keputusan dan menyimpulkan kondisi sendiri-sendiri sehingga kondisi semakin kacau. Kasus 1 juga menunjukkan arti senioritas yang baik, membimbing mahasiswa baru agar dapat beradaptasi dan mempersiapkan diri dengan baik selama perkuliahan sesuai dengan jurusan yang dimaksud. 

Senioritas menjadi sebuah istilah yang identik dengan bullying, penyiksaan terhadap junior, dan sekat antar angkatan. Kata senioritas saat ini menjadi sangat melenceng dari arti kata resmi dalam KBBI. Hal ini didasarkan pada ketidakmampuan seorang senior untuk menangkap arti senioritas sendiri. Kebanyakan senior mentang-mentang memiliki jabatan, tingkatan, atau usia yang lebih tinggi kemudian menjadi sewenang-wenang terhadap junior dan seolah-olah 'berhak' melakukan segala sesuatu kepada juniornya. Hal ini biasanya karena kurangnya pemahaman terhadap hakikat senioritas: membimbing, mengajarkan, dan mengarahkan. Sehingga, tidak jarang dalam kata-kata senioritas, sering dikaitkan dengan perpeloncoan. Seperti dalam kasus 3 sangat nampak senioritas yang salah. Perasaan mentang-mentang sudah senior dan bisa bertindak semena-mena, sedikit banyak dipengaruhi oleh masa lalu. Masa lalu disini maksudnya adalah bagaimana sikap senior-senior mereka mendidik junior-juniornya. Misalnya perpeloncoan siswa SMA, biasanya juga terjadi karena siswa-siswa tingkat atas dulu saat ospek juga melakukan perpeloncoan bagi siswa baru. Akibatnya, hal ini menjadi sebuah tradisi yang sebenarnya tidak diperlukan. Bukan senioritas lagi dasarnya, tetapi arogansi dan perasaan semena-mena yang muncul.

Masing-masing dari kita senantiasa berkesempatan untuk menjadi seorang senior dalam setiap jenjang kehidupan kita. Lantas, bagaimana cara menjadi seorang senior yang dapat menjalankan sebuah senioritas yang baik? Caranya adalah dengan menjadi senior yang baik. Jika yang dikejar dari senioritas (menghormati dan menghargai yang lebih tinggi) hanyalah ingin dihargai, ingin disegani, dan ingin dihormati, sebaiknya disingkirkan dulu cara-cara yang seolah-olah membuat Anda dihargai. Cara-cara tersebut misalnya dengan marah-marah, membentak-bentak junior, sok-sokan superior, sombong, pamer, bicaranya tinggi, menyuruh sesukanya, memperbudak, sok tau, dan lain sebagainya. Dengan cara seperti itu, penghormatan yang seharusnya didapatkan malah jadi rasa jijik berlebihan dan malah menjadi rasa dendam yang bisa saja dilampiaskan kepada orang yang pangkat atau usianya lebih rendah daripadanya. Berlakulah sebagai senior yang biasa saja: bersikap biasa, berbicara biasa-biasa saja, tidak perlu sok-sokan, tidak perlu pecicilan, mengajari junior dengan bahasa yang enak, terbuka terhadap junior, meningkatkan komunikasi yang baik, dan bersikap sewajarnya saja. Dengan berlaku sebagai senior yang baik, maka akan terwujudlah pula senioritas yang baik pula. Hingga pada akhirnya, jadilah situasi dan iklim yang baik pula di lingkungan tempat kita bekerja atau belajar. Percuma sudah menjadi senior yang sok-sokan kepada junior, toh pada akhirnya junior juga akan jadi senior yang mungkin akan lebih baik, lebih tinggi, dan lebih baik daripada kita. 

Senioritas itu perlu. Namun menjadi senior yang baik, yang jauh dari arogansi, gila hormat, dan seenaknya sendiri lebih perlu dan lebih penting. Senioritas adalah 2 sisi kertas karbon. Gunakanlah sisi yang benar supaya tulisanmu di kertas baru bisa baik dan berharga. 

Indonesia: Sudah Seharusnya Agama dan Politik Dipisahkan

Beberapa saat ini, atau bahkan sudah sejak berpuluh tahun lalu pasca Indonesia merdeka, sudah banyak yang mencampuradukkan agama masing-masing ke dalam ranah politik. Sehingga mulailah tercipta suatu garis-garis yang mulai nampak kelihatan: membawa Indonesia menjadi negara dengan kiblat/dasar agama tertentu. Ini berbahaya, karena Indonesia berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika: Berbeda tapi tetap satu, Bangsa Indonesia. Awal mulanya sederhana, ketidakmampuan memisahkan agama dan politik. Ketidakmampuan menentukan saat yang tepat kapan harus berbicara dalil agama dan kapan harus berbicara mengenai politik. Sejatinya, agama dan politik harus dipisahkan karena merupakan dua dimensi yang berbeda, terutama bagi Indonesia. Lain ceritanya dengan negara-negara lain yang memang sejak awal mendeklarasikan diri sebagai negara dengan dasar dalil agama tertentu. Dalam berbicara politik, tidak bisa membawa agama. Demikian juga, ketika berbicara agama, tidak etis pula bawa-bawa politik. Meskipun pada awalnya, agama membawa dua dimensi: dimensi vertikal yang menjalin hubungan antara manusia dan Sang Pencipta (Tuhan) dan dimensi horizontal yang mencakup hubungan antar manusia.

Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa agama dan politik di Indonesia, apapun agamanya, adalah dua dimensi yang berbeda. Ketika berbicara politik, maka kita mengacu pada dasar-dasar yang mengatur negara ini. Ada cukup banyak Undang-Undang di Indonesia. Tapi, kali ini saya mengacu pada dasar tertinggi setiap Indonesia: Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua hal tersebut adalah dasar tertinggi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Agama, menjadi sebuah komoditas pembuat konflik paling menggiurkan di Indonesia. Terutama dalam hal politik, kadang membawa-bawa agama menjadi satu-satunya solusi yang paling menyenangkan agar debat semakin tidak berujung, semakin panas, tapi tidak solutif. Agama sendiri, agama apapun itu, mempunyai dasar tertinggi tersendiri, yaitu Kitab Suci. Setiap apapun yang dilakukan, dalam sebuah agama, diakui atau tidak, sumbernya pasti dari Kitab Suci yang kemudian sering disebut sebagai 'Suara Tuhan'.

Perbedaan dasar tertinggi inilah yang membuat agama dan politik tidak bisa dipersatukan di Indonesia (dan di negara lain yang sama dengan Indonesia, tidak menganut negara agama tertentu). Dasar tertinggi NKRI adalah UUD 1945 dan Pancasila sementara dasar agama adalah Kitab Suci. Padahal, dalam proses pembuatannya, dasar tertinggi NKRI tidak dibuat berdasarkan kitab suci agama tertentu, melainkan dasar pemikiran bersama pendahulu-pendahulu kita yang menginginkan agar Indonesia bisa bersatu. Belum lagi Undang-Undang yang dibuat memang tidak didasarkan pada satu kitab suci agama tertentu saja, melainkan universal. 

Perbedaan dasar inilah yang membuat kita harus mampu memisahkan antara agama dan politik, tidak bisa dicampur adukkan. Seperti yang telah diketahui, berdebat mengenai politik dan memasukkan faktor agama ke dalamnya, akan menjadi debat yang berkepanjangan. Ya karena ini, dasar yang berbeda. Meskipun sama-sama dicantumkan di kitab suci masing-masing tentang hal-hal tertentu, namun dalam politik keputusan tertinggi tetap ada Undang-Undang, bukan pada kitab suci agama tertentu. Begitu juga ketika berbicara masalah keagamaan, keputusan tertinggi tentu diambil dari kitab suci dan mungkin peraturan agama itu sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan Undang-Undang.

Jadilah insan yang cerdas dengan tidak membawa-bawa agama dalam berpolitik dan tidak membawa-bawa politik dalam beragama. Agama cukup disimpan dalam hati saja dan dilaksanakan sepenuh hati, akal, dan budi. Agar menang dalam pembicaraan, tidak perlu kok menguasai semua agama setiap lawan berbicara. Cukup menguasai isu, keadaan, dan solusi akan menjadikan diri Anda 'lebih menang' dalam pembicaraan. Nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake

Seputar Penutupan Dolly: Bisakah, Pentingkah?

Beberapa hari, bahkan beberapa minggu terakhir ini di Surabaya sedang hangat tentang berita penutupan Lokalisasi Dolly dan beberapa lokalisasi lainnya yang terletak di pinggiran Surabaya (Klakahrejo, moroseneng, dll) yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penutupan Dolly menjadi topik terhangat minggu ini, karena kabarnya lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara ini (tapi saya tidak yakin dengan hal ini) akan segera ditutup. Bahkan, seorang dosen senior saya dengan santai menanggapi isu 'guyonan' ini dengan guyonan juga: "Piye mau mbengi, sido njajal diskonan ora? Jarene onok diskonan (nang Dolly)." (Gimana tadi malam, jadi coba diskonan atau tidak? Katanya ada diskonan (di dolly karena mau ditutup)."

Isu penutupan Dolly ini memang saya menganggapnya sebagai sebuah 'guyonan', sebuah tanggapan wayang kulit besar yang didalangi oleh Bu Risma, Walikota Surabaya. Bukan saya tidak setuju dengan penutupan lokalisasi sejenis Dolly ini, tapi ada sedikit hal yang menggelitik yang sebenarnya lebih urgent untuk segera diperbaiki daripada sekedar mengurusi lokalisasi. Saya, secara pribadi, bahkan setuju jika semua lokalisasi ditutup karena dapat merusak otak generasi mendatang (sebenarnya yang membuat rusak bukan lokalisasinya, tapi mentalitasnya dan budi pekertinya yang jorok dan tidak diajari hal-hal yang baik saja, akhirnya pikirannya jorok dan tidak bisa menahan hawa nafsu).

Ibarat pewayangan, penutupan Dolly adalah sebuah mega-drama yang melibatkan banyak tokoh dengan karakter masing-masing: ada yang benar-benar setuju, ada yang setuju karena dibayar, ada yang tidak setuju karena beberapa hal, ada yang setuju tapi padahal tidak setuju, ada yang netral, ada yang mencak-mencak, ada yang malah menjadikannya bahan guyonan -seperti yang saya lakukan. Selalu ada pro dan kontra dalam penutupan lokalisasi, dimanapun itu. Demikian juga yang pernah terjadi di dekat SMP tempat saya bersekolah dulu: Pasar Kembang, Yogyakarta. Ada banyak pendapat yang berkembang, dan saya mengkritisi dan berusaha melihat dari segi yang lainnya.

Penutupan Dolly ini sudah cukup terencana dengan baik: penutupan lokalisasi-lokalisasi kecil diluar dolly terlebih dahulu, diimbangi dengan pembinaan para PSK-Mucikari mengenai skill-skill yang bisa dilakukan setelah 'pensiun' sebagai PSK, dan pemberian kompensasi berupa dana bagi PSK-Mucikari-warga sekitar. Bahkan, semuanya dijamin memperoleh pekerjaan selama beberapa tahun kedepan. Semua prosesnya sangat baik, sangat sempurna bagi saya yang selama ini mengamati penutupan lokalisasi dimana-mana (yang polanya selalu main gropyok sana-sini, berusaha menghancurkan, lalu sudah padahal belum). Sayangnya satu, semua proses tersebut dilakukan dengan terlalu cepat. Sangat cepat bahkan. Pandangan saya pribadi, proses tersebut, jika berjalan dengan baik, akan memakan waktu 1-2 tahun, bahkan hingga 5 tahun, dan bukan proses yang mudah: perlu melibatkan koordinasi yang baik antara warga sekitar, tokoh lintas agama, dinas sosial, perlu negosiasi yang penuh secara perlahan-lahan antara pihak pro dan kontra, serta memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bahayanya lokalisasi (lokalisasi adalah salah satu tempat yang tidak higienis, dimana mungkin semua jenis penyakit, tanpa terkecuali, dapat saling menular dari satu orang ke orang lain, dan jenis penyakitnya pun berbahaya semua). Saking cepatnya proses yang dilakukan (hanya dalam hitungan bulan, melalui proses deklarasi-pembinaan-pemberian uang-lalu ditutup), saya kemudian menangkap bahwa penutupan Dolly ini murni hanya ambisi yang tak bisa ditahan dari Bu Risma. Padahal, kalau Bu Risma bisa sedikit bersabar dan legowo, hasilnya sudah pasti akan lebih baik dari sekarang ini. Lebih soft.

Pembinaan, baik dalam bidang skill dan kerohanian, serta pemberian modal usaha/uang, juga sudah cukup baik. Tapi sebenarnya ada yang lebih tepat. Bayangkan seorang PSK, tidak usah PSK muda, yang cukup tua saja, berumur sekitar 35-40 tahun. Dalam sekali bekerja, katakanlah ia mendapatkan gaji Rp 300.000,00 (bahkan katanya ada yang harganya mulai dari Rp 80.000-4 juta) yang merupakan gaji standart setelah bekerja. Dalam sehari, ia bisa bekerja 2-3 kali, yang artinya dalam sebulan (dengan asumsi hanya bekerja 25 hari, dan sehari bisa bekerja sampai 2 kali), maka dalam sebulan, ia bisa memperoleh gaji Rp 15.000.000,00. Jika dipotong untuk pemasukan mucikari, mungkin bersih ia akan menerima Rp 10.000.000,00 per bulan. Wow, PNS saja kalah lho! Kemudian sekonyong-konyong pemerintah memberikan biaya cuma-cuma dengan besaran yang bisa saya katakan tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan gaji mereka. Pernah mendengar kisah PSK yang bertobat tapi kembali lagi menjadi PSK karena gaji yang terlalu kecil? Saya berkali-kali mendengar cerita tersebut. Saat saya ada tugas di daerah lokalisasi Jarak, saya mendengarkan cerita ada beberapa ibu-ibu yang dulunya bekerja demikian dengan gaji yang sangat besar. Tiba-tiba lokalisasi akan ditutup dan mereka diajari untuk bekerja lainnya: menjahit, fashion, rumah makan. Memang mereka beralih profesi, tapi tidak bertahan lama setelah mereka sadar bahwa pendapatannya jauh menurun, sementara gaya hidup terlanjur tinggi. Akhirnya, kembalilah mereka ke jalan yang salah dan mengulang masa lalunya. Alasannya: penghasilan yang tinggi dan kerja yang enak, nggak perlu susah payah. Titik permasalahan utamanya bukan pada uang, tapi bagaimana para 'pekerja' ini bisa memanfaatkan uangnya yang mereka miliki ke arah jalan yang benar, dan bisa membebaskan mereka dari jerat 'perdagangan manusia' ini. Jalannya memang panjang, butuh waktu lama. Dimulai dari pendataan terlebih dahulu untuk mencegah PSK pendatang baru. Kemudian dimulai pembinaan, bagaimana memanfaatkan uang yang ada: tidak cuma untuk mabuk-mabukan, membeli baju-baju dan barang-barang mahal, tapi bisa untuk membuat usaha yang lebih bermartabat dengan penghasilan berlipat (saya rasa banyak orang yang bisa dan tahu tentang hal ini). Pembinaan tersebut dibarengi dengan penyegaran rohani dan pembelajaran kembali mengenai budi pekerti dan perbaikan mentalitas. Seiring pembinaan berjalan, usaha pribadi masing-masing PSK-Mucikari binaan juga berjalan, disini dilakukan evaluasi agar tidak terjadi PSK-Mucikari kambuhan. Karena kalau sampai terjadi PSK-Mucikari kambuhan, benar lokalisasi tersebut akan tutup, tapi akan muncul lokalisasi lainnya yang tersebar, dan ini lebih mengerikan. Baru setelah dirasa siap, maka lokalisasi dikosongkan dan siap ditutup. Tentu pembenahan di daerah lain selain daerah lokalisasi menjadi wajib dilakukan.

Kedua, mengenai penutupan lokalisasi dianggap bisa langsung menghentikan kegiatan pelacuran di kota tersebut. Ini menurut saya pandangan yang terlalu kekanak-kanakan. Penutupan lokalisasi hanya akan menghentikan secara simbolis kegiatan pelacuran di kota, tapi secara kenyataannya, praktek pelacuran justru menyebar ke berbagai titik kecil dan sukar dilacak. Namanya juga lokalisasi, fungsinya adalah untuk melokalisir kegiatan pelacuran (meskipun ini tidak sepenuhnya 100% bisa dibenarkan karena di dalamnya terjadi berbagai dinamika yang mengerikan: jual-beli manusia, penyiksaan, mempekerjakan anak di bawah umur, dll) dengan harapan kegiatan pelacuran diluar lokalisasi tidak terjadi. Ibarat didirikannya food court dalam sebuah pasar pakaian, harapannya pengunjung kalau makan ya di food court, jangan makan di lorong-lorong toko pakaian. 

Sudah cukup baik ketika sebuah kota memiliki lokalisasi, baik besar atau kecil, ya namanya tetap lokalisasi. Tugas pemerintah dan masyarakat sebenarnya tidak banyak: hanya melakukan kontrol sosial. Bagi saya yang tinggal di Surabaya baru 4 tahun ini, saya lebih sedih ketika mendengar kabar bahwa Kenjeran Park, sebagai sebuah tempat wisata unggulan Surabaya, menjadi tempat mesum setiap sore bagi puluhan bahkan ratusan remaja/dewasa jika dibandingkan mendengar berita seorang wanita tuna susila yang rela dibayar Rp 2000 untuk 'menservis' anak-anak SD di prostitusi Jarak. Meskipun sebenarnya kedua-duanya berita yang sangat menyedihkan bagi saya, dan kedua-duanya perlu ditindak lanjuti. Setidaknya, karena sudah ada lokalisasi, pemerintah dan masyarakat melakukan kontrol sosial terhadap yang 'mesum di lokasi umum'. Tidak layak bukan ketika berkunjung ke Kenjeran Park, ada sepeda motor tapi ternyata yang punya lagi 'enak-enakan' di parit dengan pasangannya (dan ini tidak cuma satu, apalagi kalau malam Minggu)? Kemudian dilanjutkan lagi dengan salon-salon plus-plus yang masih menjamur di sana-sini, prostitusi berkedok spa dan pijat, hotel-hotel mesum yang masih menjamur terutama di malam Minggu (bahkan di Surabaya, ada lho beberapa hotel yang mendapat ratting sebagai 'hotel mesum'). Yang demikian ini seharusnya mulai ditekan, dikontrol karena lebih mengerikan karena lebih menggiurkan: biasanya yang di spa ini wanitanya dibayar sangat mahal dengan bonus berlimpah-limpah dan kadang usianya masih cukup muda. Bahkan kadang di bar dan cafe pun banyak terjadi transaksi, yang mirisnya, tidak jauh beda dengan transaksi di prostitusi: jual-beli nafsu kepada wanita.

Daripada melakukan hal yang sangat besar dengan tergesa-gesa, sebaiknya memang pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkot Surabaya dan Ibu Risma, lakukanlah hal-hal yang kecil dan terarah jika memang tujuannya adalah Surabaya yang bebas dari prostitusi dan praktek jual-beli syahwat (lain halnya kalau memang benar tujuan penutupan Dolly ini cuma demi pencitraan). Lakukanlah hal kecil dengan mengontrol praktek-praktek mesum di Kenjeran Park, di taman-taman, di daerah sepi (bahkan sempat beredar kabar Makam Peneleh juga jadi tempat mesum), hotel-hotel mesum (jangan hanya karena setoran besar lalu tidak ada kontrol dari pemerintah), menanamkan kembali pelajaran budi pekerti berkaitan hal ini di sekolah-sekolah (mentalitas remaja saat ini rusak, pikirannya selangkangan melulu. Omongannya selangkangan tidak masalah, yang penting pikirannya tidak selangkangan. Memang remaja adalah masa paling labil dan ingin tahu, disinilah perlu dipoles agar rasa ingin tahu mereka tidak menjadi rasa penasaran dan akhirnya ingin mencoba-coba akhirnya ketagihan). Setelah yang dipinggiran beres, atau bersamaan dengan itu, bisa dimulai program penutupan lokalisasinya secara bertahap, tenang, nggak usah koar-koar di media massa. Sehingga bisa dipisahkan mana massa yang pro dan kontra.

Pun sebenarnya Surabaya tidak terkenal dengan Dollynya. Cuma orang bodoh yang mengganggap Surabaya adalah Dolly. Surabaya lebih dari sekedar itu.

*Refleksi dari pola penutupan prostitusi yang begitu-begitu saja. Rata-rata sama: semua pimpinan daerah mau dianggap 'suci', bersih, dan heroik dengan menutup lokalisasi. Padahal, pimpinan daerah harus bisa berpikir lebih daripada itu. Kalau yang kecil-kecil (mesum di taman, di parkiran, di tempat wisata) saja tidak diberantas, bagaimana yang besar-besar mau diberantas?

Yogyakarta (Bergerak) Menuju Perubahan

Secara kronologis, 2 bulan saya tidak kembali ke Jogjakarta tepat pada tanggal 9 Juni kemarin. Tapi, fakta menunjukkan, hampir 6 bulan saya tidak jalan-jalan menyusuri sudut-sudut kota Jogja yang katanya Katon Bagaskara "Bersahabat, penuh selaksa makna". Biasanya, ketika pulang kampung menjadi PJKA (Pulang Jumat Kembali Ahad) saya hanya pilih 'ndekem' di rumah, nganter Ibu ke kantor, cangkrukan di warung burjo waktu malam, beli siomay mbak solam di depan SD Tarakanita, atau mungkin cuma ziarah ke Sendang Sono. Kemarin, 9 Juni saya kembali berjalan-jalan menyusuri sudut-sudut kota Jogja, terutama di daerah dekat SMA saya, SMA Kolese De Britto, daerah Jalan Kaliurang, Jalan Magelang, Jalan Godean, Jalan Bantul, Ring-Road Utara, Jalan Gejayan, Sagan, Jalan Lempuyangan, sampai Jalan Solo. Terlepas dari isu-isu penyerangan terhadap agama tertentu dan penyerangan etnis tertentu yang terjadi di Jogja belakangan ini, Jogja sudah mulai berubah, mulai bergerak secara perlahan meninggalkan Jogja yang dulu: bersahabat penuh selaksa makna.

Secara jelas tapi pasti, Jogja bergerak menuju ke arah kota dengan gaya seperti kota metropolitan, meskipun sebenarnya Jogja sendiri belum siap menjadi sebuah metropolitan. Sudah mulai terlihat arah pergerakannya ketika tahun 2006, saat Ambarrukmo Plaza berdiri. Dan lebih jelas lagi saat memasuki masa-masa akhir 2013: banyak izin membangun bangunan besar (apartemen, mall, dlsb) yang mulai diterbitkan. Sampai saat ini, sudah ada beberapa apartemen lebih dari 15 lantai yang siap huni, terutama di Jogja utara. Ada beberapa mall diantaranya Hartono Mall, Jogja City Mall, dan total ada sekitar 5 mall baru yang berdiri di Jogja-Sleman. Hartono Mall sendiri diklaim akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara (saya tidak yakin itu karena Tunjungan Plaza saja sekarang sudah hampir sampai Tunjungan Plaza 6). Pola ini secara tidak langsung menjadikan Kodya Jogjakarta sebagai pusatnya, sementara pertumbuhan kota akan bergerak ke arah Sleman (tidak bisa dipungkiri, selain lokasi yang strategis, juga hawanya yang sejuk masih menjadikan Sleman sebagai primadona).

Berkembangnya Jogja ke arah metropolitan, tentu akan mengalami penyesuaian dalam berbagai hal. Salah satunya yang paling ketara adalah gaya hidup. 4 tahun yang lalu, saya hanya mengenal warung Spesial Sambal, Waroeng Steak, Popeye Chicken, KFC, MCD, Texas Chicken, dan es teler Kridosono sebagai makanan dengan kelas harga yang mahal. Untuk cafe/tempat nongkrong berkelas, saya hanya sempat mengenal Dixie meskipun saya sendiri belum pernah 'nyangkruk' disana, paling mentok di selasarnya Galeria Mall sekalian WiFi gratis. Sekarang semuanya berubah, makanan mahal disana-sini, tempat nongkrong mahal disana-sini. Dulu nongkrong bisa Rp 5.000,00 sudah ngobrol sepuasnya, saat ini rata-rata mahasiswa dan orang muda harus mengeluarkan setidaknya Rp 20.000,00 untuk nongkrong (biaya ini hampir sama dengan di Surabaya, untuk sekali nongkrong habis setidaknya RP 25.000-50.000). Makan Rp 25.000,00 saja sekarang dianggap wajar bagi sebagian besar 'orang Jogja' (entah ini yang benar-benar berasal dari Jogja atau pendatang yang sok-sokan Jogja). Tapi, menurut saya sebagai orang asli Jogja, makan Rp 25.000, bahkan untuk saat ini, untuk hari ini tulisan saya diterbitkan, adalah mahal! Rp 25.000 saya bisa makan 3 kali, itupun layak dan lauknya enak+banyak (coba bisa dibalik, saya berasal dari Surabaya lalu ngekos di Jogja, sisa banyak uang saku saya :D).

Belum lagi dengan trend berkendara. Terakhir, ketika saya SMA, setiap pagi saya masih menjumpai serombongan orang yang bersepeda untuk berangkat bekerja. Kalau pagi biasanya didominasi anak sekolah, sedikit siang biasanya didominasi pekerja-pekerja yang sudah berumur. Kali ini trend berubah, sepeda (mungkin) sekarang cuma buat sekedar gaya-gayaan. Dipakai kalau cuma ada Car Free Day. Jumlah kendaraan, baik mobil atau motor, bertambah dengan tajam. Jalanan mulai macet, transportasi massal (bis kota semacam Kobutri, Kopata, Puskopkar, Aspada, DAMRI) mulai ditinggalkan dan jumlahnya pun semakin sedikit. Meskipun ada peminatnya, tapi hanya ramai pada jam tertentu: saat berangkat sekolah dan pulang sekolah. 2006, ketika saya SMP, saya masih mengalami betapa bis kota ramai setiap saat. Tidak ramai hanya jam tertentu. Jumlahnya pun banyak. Dulu, bis kota jalur 12 hanya berjarak maksimal 5 menit antar bisnya. Sekarang mungkin sudah lebih karena jumlah angkutan kota yang menipis.

Kondisi ini, terutama berkaitan dengan gaya hidup, perlu dikontrol dengan baik. Saya mengkritisi satu hal dalam tulisan ini: mengenai gaya hidup 'mahal' yang mulai menjamur di Jogja. Gaya hidup di Jogja mulai mahal, meskipun masih ada yang murah juga meskipun nyempil-nyempil di gang. Perubahan gaya hidup ini, lebih didorong dari adanya pendatang dari kota metropolitan (Jakarta, Bandung, Surabaya. Dan kebetulan corak yang dibawa ke Jogja adalah corak Jakarta dan Bandung) yang kemudian menyebar ke sekitar dengan cepat (biasanya di kalangan mahasiswa, yang dulunya nggak suka nongkrong jadi suka nongkrong, yang nggak suka dugem jadi suka dugem). Akhirnya, ketika gaya hidup 'metropolis' ini dikenalkan kepada masyarakat, akan ada suatu keinginan dari masyarakat untuk mengikuti gaya hidup ini: naik kasta dari gaya hidup biasa-biasa saja (cangkruk di angkringan, ngobrol di burjo, biasa makan di warteg, biasa naik angkutan umum) menjadi gaya hidup yang biasa disebut orang-orang metropolitan sebagai gaya hidup yang 'pantas', 'wah', dan 'mewah' (jadi biasa cangkruk di cafe mahal, tiba-tiba hobby dugem, maunya naik mobil ber-AC dengan alasan panas (padahal Jogja relatif lebih adem daripada Surabaya (?)) dan lain sebagainya). Bagi orang yang benar-benar mampu, dalam hal ini mampu secara finansial dan mampu dalam hal kontrol diri, tentu menaikkan kasta gaya hidup menjadi tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika orang-orang yang sebenarnya tidak mampu, kemudian berusahan menaikkan kasta dengan menghalalkan segala cara agar bisa dianggap 'sejajar' dengan orang-orang di sekitarnya. Perhatikan, kesetaraan tingkat dengan orang di sekitar tentu menjadi dambaan bagi setiap manusia. Kecenderungan yang terjadi adalah yang berada di bawah ingin sejajar dan sama yang berada di atas (demikian lebih kurang yang terjadi di Metropolitan) dan yang di atas tidak mau sejajar dengan menurunkan 'kasta'. Salah satu akibat dari pemaksaan kenaikan kasta ini adalah gaya hidup yang kemudian berubah yang kemudian lebih menghabiskan uang, dan karena uang habis (yang seharusnya cukup untuk hidup wajar) akhirnya minta kenaikan pendapatan (ke pemerintah). Mohon maaf, seperti yang terjadi pada kawan-kawan buruh kita: menuntut gaji yang bagi saya sangat tinggi (ingat, PTT Dokter Gigi di pelosok Sulawesi saja hanya diharga Rp 5.000.000 per bulan, itu pun tidak tentu dibayarkannya) dengan standar gaya hidup, yang menurut saya, gaya hidup menengah ke atas. Ini wajar sebagai salah satu bentuk perubahan gaya hidup pada masyarakat menengah ke bawah yang mencoba mendesak ke atas. Karena, salah satu ciri kota Metropolitan di Indonesia, ekonomi bergerak di atas, hanya bagi orang-orang kaya. Akibatnya, masyarakat kecil menengah yang disingkirkan, sebaik-baiknya nasib hanya didesak/dikelilingi oleh bangunan-bangunan besar/rumah-rumah mewah. Sekatnya akan sedemikian besar. Demikian pula yang saya alami di Surabaya, dan yang mungkin akan terjadi di Jogjakarta. Tinggal menunggu waktu.

Sedih rasanya ketika melihat anak-anak muda Jogja sekarang (yang saya prediksi segerombolan 6 orang, 3 diantaranya adalah pendatang) lebih memilih mengerjakan tugas di Pizza Hut, KFC, MCD dengan alasan kondisinya nggak mendukung banget. Alasan kondisi nggak mendukung, saya masih percaya jika diutarakan di Surabaya karena memang kalau belajar diluar (kecuali di Kampoeng Ilmu atau perpus kampus yang memang enak banget hawanya) suasana tidak memungkinkan: Asap kendaraan yang super padat, bising, dan hawa yang panas menyengat. Kalau alasan itu disampaikan di Jogja, sepertinya bullshit sekali. Banyak tempat sangat nyaman dan sangat murah hanya untuk sekedar ngerjain tugas kelompok: kos-kosan masing-masing (kos di Jogja lumayan besar-besar dan tersentralkan), perpustakaan universitas masing-masing, perpusda (sangat nyaman buat kerja tugas, lebih nyaman daripada KFC, MCD, dan tetek bengeknya itu), Ghra Sabha Pramana (saya dulu pernah kerja tugas di selasarnya GSP, dan nyaman sekali), area sekitar rektorat UGM (Bulaksumur), daerah Lembah UGM (makanya woy, Lembah jangan cuma dipakai mesum, dipake belajar kek), Selasar Galeria Mall, Angkringan Lek Man, dll dll sangking banyaknya tempat enak dan adem di Jogja cuma buat sekedar kerja tugas.

Pilihannya hanya ada 2: pilih bergabung dengan gaya hidup yang metropolitan banget (nongkrong di tempat mahal biar prestis, dugem, open bottle, makan-makanan mahal, pakai pakaian bermerk yang mahal-mahal biar keren) tapi perlu diingan UMR Jogja saat ini belum mampu bergerak ke arah sana, atau tetap menjadi 'Jogja yang sederhana' (cukup nongkrong di angkringan/burjo sambil berinteraksi dengan masyarakat yang unik, naik sepeda motor/angkutan umum/sepeda onthel sudah cukup, pakai pakaian nggak peduli merk yang penting rapi sudah cukup) dengan segala resikonya (resikonya mungkin akan kalah penampilan sama pendatang dari Surabaya, Jakarta, Bandung yang rata-rata penampilannya metroseksual sekali dengan gaya yang mencolok dan 'sangat masa kini sekali').

Kalau saya, tetap pilih menjadi Jogja yang sederhana, karena tidak perlu merubah dan pusing dengan diri saya terlalu banyak. Jogja adalah kota yang kental dengan keramahannya, kesederhanannya, dan kesahajaannya. Orang asli Jogja, yuk kembalikan kebiasaan yang sederhana, ramah, dan bersahajanya. Untuk para pendatang, boleh membawa kegemaran dari kota asal kalian, tapi tolong jangan cemari Jogja dengan segala hura-hura yang kalian miliki. Menikmati Jogja lebih baik dalam kondisi kesederhanaan dan kesahajaannya.

*Sebuah refleksi setelah 4 tahun hidup di kota Metropolitan Surabaya dan merasa Jogja akan bergerak menuju ke arah yang mengerikan. Semoga tidak benar-benar terjadi, meskipun saat ini sedang beranjak bergerak menuju ke arah sana. Semoga orang asli Jogja kembali tersadar dari hura-hura kota Metropolitan yang memabukkan tapi mematikan, dan kembali membawa Jogja yang sederhana dan bersahaja. Jogja bukan nama sebuah kota. Jogja adalah gaya hidup antimainstream, Jogja adalah jiwa, Jogja adalah hati, Jogja adalah spirit.