Pembubaran diskusi-temu kangen keluarga eks tapol 65 di Wisma Shanti Dharma, Godean, Sleman dan serikat buruh yang menginginkan kenaikan gaji hingga Rp 3,7 juta per bulannya sepertinya menjadi topik paling menarik di penghujung Oktober 2013 ini. Betapa sebenarnya Indonesia ini masih dipenuhi oleh orang-orang yang otaknya tidak masuk akal.
Dua kasus ini cukup menjadi sorotan publik. Terutama kasus pertama. Ketika mendengar nama Tapol 65 (Tahanan Politik tahun 1965) yang identik dengan kasus Partai Komunis Indonesia (PKI), telinga, jiwa, dan raga siapa yang tidak bergidik? Sekilas cerita, keluarga eks tapol 65 mengadakan kumpul-kumpul, diskusi, dan temu keluarga di Wisma Shanti Dharma, Godean, Sleman. Jumlah pesertanya sekitar 30 orang, dan pembicaraan yang dilakukan pun (menurut berbagai sumber media massa) hanya bertukar pikiran cara meningkatkan ekonomi keluarga, pembuatan pupuk, dan pemberdayaan masyarakat (mengingat memang eks tapol 65 rata-rata mengalami penurunan ekonomi yang sangat drastis karena dilarang bekerja pada sektor formal pemerintahan (PNS) dan stigma negatif bagi eks tapol 65). Namun, kegiatan ini dibubarkan oleh sekelompok massa yang mengaku sebagai FAKI (Forum Anti Komunis Indonesia) yang menganggap bahwa kumpul-kumpul eks tapol 65 ini membahayakan ideologi Indonesia, Pancasila.
Tindakan yang sangat bodoh, menurut saya, telah dilakukan oleh FAKI. Ada beberapa hal yang telah diingkari oleh FAKI. Pertama, FAKI telah merampas hak untuk berserikat dan berkumpul bagi eks tapol 65. Karena hak untuk berserikat dan berkumpul melekat kepada siapapun, dan toh juga berbagai larangan bagi keluarga dan keturunan eks tapol 65 telah dihapuskan. Kedua, FAKI telah salah sasaran. Sekelompok orang yang sudah jelas-jelas membahayakan ideologi Pancasila, membahayakan stabilitas dan keamanan Republik Indonesia dengan memaksakan ideologi kelompoknya justru dianggap tidak berbahaya. Padahal mereka jelas-jelas ingin memaksakan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi mereka dengan Indonesia sebagai negara agamis (padahal sejak awal pendahulu Indonesia, sampai hari ini penerus tonggak kepemimpinan Indonesia sama sekali menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang beragam dan bukan negara agama tertentu). Jelas ketika FAKI menyatakan bahwa kumpul-kumpul eks tapol 65 ini membahayakan ideologi Pancasila, ini menyesatkan. Eks tapol 65 hanya berkumpul untuk membicarakan pengentasan kemiskinan, terutama bagi keluarganya yang luluh lantak karena kasus 65. Ketiga, sudahkah FAKI menyadari bahwa kasus G 30 S/PKI adalah murni rekayasa politik untuk perebutan kekuasaan pada era kepemimpinan Soekarno-Soeharto? Tahanan politik 1965 adalah murni merupakan korban dari rekayasa politik yang pada akhirnya, seiring berlalunya waktu, penyiksaan-penyiksaan keji dan banyak hal kaitannya G 30 S/PKI tidak terbukti. Mana literaturnya? Saya pikir Anda cukup cerdas untuk bisa membaca di perpustakaan atau membeli di toko buku. Banyak kajian politik dan teoritis mengenai kasus G 30 S/PKI di Indonesia, baik karya orang luar negri (yang jauh lebih konsen terhadap kasus kemanusiaan terkeji G 30 S/PKI) maupun karya orang dalam negri.
Kasus kedua adalah demo buruh (yang kabarnya) dilaksanakan pada 28 Oktober-31 Oktober 2013 (hanya) untuk meminta kenaikan gaji buruh hingga Rp 3,7 juta. Wow! Ini sangat hebat. Ketidaktegasan pemerintah, saya berharap, sudah cukup sampai gaji minimum buruh Rp 2,2 juta saja. Buruh, atau pekerja pabrik mayoritas pendidikannya adalah SMA/SMK. Mungkin beberapa D1-D3 dan S1 yang kurang beruntung. Kita bisa membandingkan secara bersama-sama. Tahun 2012 lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka peluang bagi dokter dan dokter gigi untuk menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT). Dokter/Dokter Gigi Umum (lulusan S1 non spesialis) setiap bulannya hanya digaji Rp 2.000.000,00. Seorang dosen lulusan S2 di sebuah universitas swasta hanya digaji Rp 2.500.000,00 setiap bulannya. Driver bus antarkota-antar provinsi hanya menerima gaji Rp 1.500.000,00-3.000.000,00 setiap bulannya, dengan catatan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas atau terkena klaim karena kecelakaan.
Jelas ini permintaan yang mengada-ada dari serikat buruh. Dengan gaji Rp 3,7 juta per bulan, bagaimana cara perusahaan akan menggaji mereka? Asosiasi pengusaha Indonesia pun menyatakan akan hengkang dari Indonesia jika gaji Rp 3,7 juta jadi disahkan. Gaji Rp 3,7 juta, menurut hemat saya, tidak akan pernah cukup sampai kapanpun juga ketika gaya hidup dan pola hidup tidak diatur. Masyarakat Indonesia pada umumnya telah sengaja dibiasakan hedon, tingkat konsumerismenya tinggi, dan menikmati gaya hidup yang bermewah-mewah. Ketika kebiasaan seperti ini tidak dihilangkan, diatur, atau diajarkan kepada masyarakat, gaji Rp 10 juta per bulan pun tidak akan pernah cukup. Untuk gaji pekerja lajang Rp 3,7 juta per bulan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, saya tidak sepakat sepenuhnya. Saya bukan pekerja, namun saya bisa hidup di Kota Surabaya ini dengan hanya menghabiskan rata-rata Rp 1,65 juta setiap bulannya, sudah termasuk makan, sewa kamar kos, keperluan mendadak, perawatan kendaraan bermotor, transportasi, komunikasi (telpon, BBM, internet) dan bepergian/berlibur.
Gaji Rp 3,7 juta juga tidak akan memberikan kemajuan apapun bagi masyarakat Indonesia. Dengan opsi gaji yang sangat tinggi (lulusan S1 fresh graduate saja hanya digaji sekitar Rp 1,5 juta-2,5 juta per bulannya) untuk menjadi buruh, maka pemikiran masyarakat untuk meraih pendidikan yang tinggi semakin hilang. Saya rasa pendapat "Ngapain sekolah tinggi-tinggi, toh gajinya cuma segitu" adalah wajar ketika memang menjadi buruh gajinya lebih tinggi. Ini salah satu dampak yang timbul, ketika sekolah di perguruan tinggi tidak diajarkan bagaimana menciptakan lapangan kerja yang sederhana. Namun, mahasiswa lebih banyak dijejali "bagaimana cara menjadi pekerja yang baik". Gaji Rp 3,7 juta tidak akan membawa Indonesia kemana-mana. Pendidikan tinggi akan semakin diacuhkan, karena memang pada akhirnya banyak yang berpikiran cetek. Demikian juga akhirnya akan banyak yang jadi pengemis karena penghasilan bersih pengemis setiap bulannya bisa mencapai Rp 5 juta.
****
Akhir Oktober 2013, baru saja 28 Oktober kita lalui bersama. Saat-saat mengenang sumpah pemuda. Betapa mengerikannya Indonesia saat ini dihuni oleh orang-orang yang tidak masuk akal. Mulai pengusiran orang-orang yang jelas tidak mengganggu ideologi negara dan malah melakukan pembiaran seolah-olah mbudheg terhadap orang-orang yang jelas-jelas mulai mengganggu ideologi negara, hingga permintaan kenaikan gaji hingga diluar nalar dan mencari enaknya sendiri.
Mulai hari ini, biasakanlah berpikir dengan menggunakan logika dan perasaan. Bangsa kita ini terlalu banyak berpikir menggunakan dengkul dan hanya berdasarkan politik perut dan politik belas kasihan. Jelas ketika seperti ini terus dibiasakan, maka Indonesia tidak akan kemana-mana. Indonesia mungkin akan mengklaim diri sebagai negara maju pada 2020. Namun jelas, ketika pola pikir ini tidak diperbaiki, Indonesia tidak akan berjalan kemana-mana, bahkan akan lebih parah dari Syria maupun Gaza pada tahun 2017. Mulailah dari diri kita sendiri dengan terbiasa menggunakan logika dan perasaan, serta mendasarkan pada bukti-bukti yang ada di sekitar.
